Kamis, 28 Januari 2010

Info Pendidikan

Fraksi PDI-P Tolak UN



JAKARTA-MI: Fraksi PDIP dengan tegas menolak pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang akan dilaksanakan pada 22 Maret mendatang sepanjang pemerintah tidak mempertimbangkan nilai-nilai lain di luar UN. Alasannya, nilai UN sebagai salah satu syarat kelulusan, namun faktanya tetap penentu utama kelulusan. "Fraksi PDIP melihat tidak ada keadilan, karena seharusnya pemerintah melihat kelulusan siswa dari nilai lain, bukan UN saja sebagai penentu utama kelulusan siswa," kata anggota komisi X DPR Fraksi PDIP Tubagus Deddy Gumilar dalam jumpa pers, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/1). Turut hadir pula, anggota fraksi PDIP lainnya, Heri Akhmadi, Utut Adianto, Guruh Soekarnoputra dan Puti Guntur Soekarno. Deddy mengatakan, pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri memang dilaksanakan UN, namun sistem penentu kelulusan ditentukan oleh nilai evaluasi semester pertama, semester kedua, nilai ujian sekolah, dan nilai UN. "Ini berbeda dengan saat ini, karena nilai UN berdiri sendiri, dan sifatnya mematikan syarat penilaian lainnya," ujar Deddy. Heri Akhmadi menambahkan, sebelumnya fraksi PDIP telah bertemu dengan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh untuk mempertimbangkan rumusan kelulusan siswa seperti masa Presiden Megawati Soekarnoputri. "Namun, Mendiknas tidak setuju dengan alasan, banyak sisi negatifnya, karena banyak sekolah yang meluluskan siswanya," kata Heri. Melihat hal itu, ungkap Heri, menunjukkan bahwa pemerintah gagal dalam membina integritas dan proses pendidikan di sekolah-sekolah atau satuan pendidikan. Pasalnya, pemerintah sendiri justru tidak percaya dengan integritas satuan pendidikan di bawahnya. "Ini menunjukkan, pemerintah telah gagal membentuk sistem pendidikan nasional," ujar Heri. Senada dengan Heri, Puti Guntur Soekarno mengatakan, dengan tidak percayanya pemerintah pada satuan pendidikan, maka korbannya adalah para siswa. Pasalnya, para siswa saat ini dididik bukan untuk mendapatkan proses pendidikan, melainkan mereka belajar hanya untuk lulus UN. Untuk itu, kata Deddy Gumilar, pihak fraksi PDIP tetap bersikeras untuk menolak UN. Ia menambahkan, bahwa fraksi PDIP tidak memiliki kompromi politik dengan pemerintah soal UN. "Biar masyarakat tahu, bahwa PDIP tetap konsisten berjuang untuk rakyat. Namun, di komisi X, kami tak bisa berbuat apa-apa, karena hanya fraksi PDIP dan PKS lah yang tetap konsisten menolak UN sepanjang tidak ada rasa keadilan. Meskipun ada voting, kami tetap kalah," kata Deddy. Menanggapi hal itu, pengamat pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka) Prof Suyatno mengatakan, pada prinsipnya UN jangan mengabaikan mata pelajaran apapun yang ada di sekolah. Pasalnya, selama ini banyak sekolah justru mendidik para siswanya seperti lembaga bimbingan belajar hanya untuk lulus UN. "Karena itu, jangan jadikan UN sebagai patokan utama, di tengah-tengah kualitas pendidikan yang belum merata, dan sistem pendidikan yang belum terbenahi. Kalau UN dijadikan patokan utama kelulusan, ini kan pemerintah seolah-olah tidak percaya dengan pendidikan di sekolah," kata Suyatno di sela-sela jumpa pers Seminar Satu Abad Pendidikan Muhammadiyah.


Media Indonesia, 27 Januari 2010

Tidak ada komentar: