Rabu, 31 Maret 2010

Info Olahraga

KSN Berakhir, PSSI 'Menang'



Sepakbola Nasional (KSN) yang menghabiskan biaya sekitar Rp 3 miliar telah berakhir. Delapan butir rekomendasi yang kemudian dipangkas menjadi tujuh dihasilkan. PSSI dinilai sebagai 'pemenang'.

Kongres yang digelar di kota Malang, 30-31 Maret 2010, yang gagasannya dicetuskan langsung oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, karena merasa gerah dengan nihilnya prestasi persepakbolaan di Tanah Air, resmi ditutup sekitar pukul 14.20 WIB di Hotel Santika oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng.

Pada sesi terakhir pembacaan rekomendasi, sempat terjadi 'kejutan' ketika dua poin yang tidak dihasilkan dalam sidang komisi-komisi, tiba-tiba tertera dalam nota keputusan yang dibacakan ketua kongres sekaligus pimpinan sidang, Agum Gumelar.

Dua hal itu adalah poin pertama yang berbunyi "PSSI perlu segera melakukan reformasi dan restrukturisasi atas dasar usul, saran dan kritik serta harapan masyarakat, dan mengambil langkah-langkah kongkret sesuai aturan yang berlaku untuk mencapai prestasi yang diharapkan masyarakat."

Hal kedua adalah poin kedelapan, "Pemerintah dan masyarakat perlu mengawal hasil rekomendasi yang konkret, dalam hal ini diminta kepada Presiden RI untuk membentuk Dewan Sepakbola Nasional yang bersifat Independen."

Setelah hasil rekomendasi selesai dibacakan, Ketua Umum PSSI Nurdin Halid melakukan interupsi. Ia memprotes keras karena menganggap rekomendasi tersebut tidak sesuai dengan apa yang direkomendasikan dalam sidang komisi-komisi.

"Kami menyayangkan, kenapa pemikiran-pemikiran cerdas dari Komisi A, B dan C menjadi tidak dimasukkan dalam rekomendasi," ujar Nurdin dengan nada tinggi, berdiri di depan mikrofon.

Suasana tiba-tiba menjadi panas. Para pendukung Nurdin dan kalangan PSSI menyahuti pimpinannya itu dengan teriakan-teriakan protes. Air muka Agum mendadak berubah tegang. Ia lalu mengatakan, dalam perumusan rekomendasi yang dibuat oleh tim perumus yang telah disepakati, terdapat dua perwakilan PSSI yaktu Subardi dan Mafirion.

Nurdin menjawab, dua orang itu sambil menangis-nangis mengadukan kepada dirinya bahwa mereka ditekan untuk menyetujui rekomendasi tersebut. Agum tak terima dengan pernyataan itu, dan meminta Subardi dan Mafirion menjelaskan keberadaannya dalam perumusan tersebut. Suasana kian menegangkan.

Di depan peserta kongres, keduanya menyatakan tidak setuju dengan perubahan rekomendasi itu, namun kemudian memilih tidak melanjutkannya karena merasa anggota tim perumus lain bersikeras dengan hasil-hasil tersebut.

Agum beberapa kali terlihat tertegun, namun wajahnya tampak mengeras, seperti menahan emosi. Ia lalu 'dikeroyok' oleh beberapa pengurus PSSI yang bergantian menyatakan protes atas rekomendasi tersebut.

"Saya merasa sedih karena Pak Subardi dan Mafirion merasa tidak diakomodir oleh saya sebagai pimpinan sidang," tutur mantan Danjen Kopassus itu.

Agum lalu menawarkan peserta kongres yang tidak setuju dengan rekomendasi untuk berdiri. Namun kubu PSSI tidak ada yang berdiri, malah berteriak-teriak bahwa cara itu tidak bisa dilakukan.

Anggota Eksekutif PSSI Togar Manahan Nero ikut angkat bicara dan dengan nada tinggi meminta butir delapan dari rekomendasi tersebut dihapus. Agum kembali terdiam dalam air muka yang tidak berubah. Melihat dia seperti itu, suasana kongres sempat hening. Para peserta menunggu-nunggu apa yang akan terjadi.

Agum lalu menawarkan, siapa yang setuju dan tidak dengan hasil rekomendasi tersebut. Masing-masing kubu bersuara. Masih deadlock. Sementara kubu PSSI masih lebih dominan dengan teriakan-teriakannya.

Beberapa peserta kongres menunjukkan sikap kekecewaan. Dari beberapa mulut mereka terdengar gerutuan, "PSSI menang."

Akhirnya Agum mengambil keputusan bahwa butir delapan tersebut, tentang ide pembentukan Dewan Sepakbola Nasional, ditiadakan alias dianulir, sebagaimana keinginan pihak PSSI. Peserta lain, yang suaranya memang terlanjur kalah sedari awal, tak bisa berbuat apa-apa lagi.

Agum lalu mengetuk palu sidang, menyerahkan hasil rekomendasi yang tinggal tujuh poin itu kepada Menegpora Andi Mallarangeng, yang kemudian secara resmi menutup kongres tersebut. (detiksport.com)

Info Pendidikan

Bertentangan dengan Konstitusi, UU BHP Dibatalkan MK



Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU No 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) karena dinilai melanggar UUD 1945. Mendapat putusan ini, seluruh pemohon langsung bersorak gembira dan mengaku puas dengan putusan MK tersebut."MK menilai, UU BHP bertentangan dengan UUD 1945 sehingga mengabulkan secara keseluruhan semua permohonan pemohon," kata Ketua MK, Mahfud MD.Putusan ini dibacakan secara bergilirian oleh 9 hakim MK selama 3,5 jam di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu, (31/3/2010).MK menilai, UU BHP ini menyeragamkan bentuk badan hukum pendidikan sehingga mengabaikan bentuk badan hukum lainya seperti yayasan, wakaf dan sebagainya.Selain itu, penyeragaman ini juga mengakibatkan orang miskin tidak bisa mengakses pendidikan padahal hal tersebut diamanatkan UUD 1945. "UU ini tidak menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional," pungkas Mahfud. (detik.com)

Info Olahraga

Sepakbola Tanpa Tiga K
Ketika Rusia kehilangan kebanggaan akibat perestroika yang mereka jalankan, langkah yang dilakukan Presiden Valdimir Putin adalah membangun kembali persepakbolaan negeri itu. Di era Uni Soviet mereka pernah begitu dihormati dan memiliki pemain-pemain besar seperti Lev Yashin di tahun 1960-an atau Oleg Blokhin di tahun 1980-an. Tidak mudah memang membangun kembali kebesaran itu. Tidak cukup hanya dengan mengagungkan kebesaran di masa lalu, tetapi dibutuhkan sebuah kerja keras. Kerja keras yang dilakukan Rusia baru menemukan hasil pada 2008. Melalui sentuhan pelatih bertangan dingin asal Belanda Guus Hiddink, Rusia mampu menapaki kembali kelompok elite sepak bola Eropa dengan menembus semifinal Piala Eropa 2008. Kepemimpinan yang kuat dari asosiasi sepak bola menjadi faktor penentu kemajuan sepak bola sebuah negara. Pemimpin bukan hanya harus memiliki visi sepak bola yang jelas, melainkan harus melengkapi dengan Tiga C, yaitu character, competency, dan connection atau dalam bahasa Indonesia disebut Tiga K, yaitu karakter, kompetensi, dan koneksi. Karakter menjadi faktor yang paling penting karena sepak bola, seperti halnya cabang olahraga lainnya, berkaitan dengan pembinaan dan pembentukan generasi muda. Melalui sepak bola kita ingin membentuk anak-anak muda untuk memiliki sikap disiplin, sportif, jujur, hormat kepada yang namanya pelatih, mau bekerja sama, dan pantang menyerah. Pemimpin organisasi olahraga bukan sekadar pemimpin organisasi biasa, tetapi dia adalah anutan. Ia harus merupakan orang yang terhormat dan tanpa cacat karena ia akan menjadi pembina untuk generasi mendatang. Hal ini berlaku universal. Yang namanya pemimpin cabang olahraga, pada dirinya melekat peran pembina. Ketika pemimpin itu tidak menunjukkan karakter yang baik, secara sportif mereka akan meletakkan jabatannya untuk digantikan oleh mereka yang dianggap lebih baik. Itulah yang dilakukan Presiden Asosiasi Sepak Bola Serbia (FSS) Zvezdan Terzic. Karena diduga mengambil keuntungan dalam transfer pemain, Terzic memilih mundur dari jabatan. Ia secara sportif meletakkan jabatan pada 12 Maret 2008 karena ia tidak mau dirinya menjadi penghambat perkembangan sepak bola Serbia. "Saya bangga dengan apa yang telah saya lakukan untuk sepak bola Serbia, mulai sebagai pemain, direktur klub, hingga menjadi Presiden FSS. Namun, dengan kondisi yang sedang saya hadapi, tidak bisa lain kecuali saya mengundurkan diri dari jabatan saya," kata Terzic. Sengaja kita angkat contoh kasus Terzic untuk menunjukkan bahwa menjadi pemimpin asosiasi sepak bola bukan semata-mata untuk kepentingan diri sendiri. Menjadi pemimpin asosiasi sepak bola bukan demi keharuman nama pribadi. Menjadi pemimpin asosiasi sepak bola adalah sebuah tanggung jawab membangun kebanggaan terutama bagi kaum muda agar menjadi kebanggaan bangsa dan negara. Inilah yang tidak dimiliki oleh kita. Terutama Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang menganggap jabatan yang diembannya sebagai hak pribadi. Ia lupa akan hak publik karena PSSI bukanlah perusahaan pribadi yang bisa dibuat sesuka hatinya. Ada pertanggungjawaban publik yang melekat pada jabatan tersebut. Apa tanggung jawab publik itu? Pertama, pembinaan kepada generasi muda. Ia harus menjadi contoh yang baik karena ia adalah anutan. Nurdin Halid harus mau mengakui bahwa dirinya tidak bisa menjadi anutan yang baik. Setidaknya kasus korupsi yang dilakukan dan telah dibuktikan bersalah oleh pengadilan menunjukkan bahwa ia bukanlah anutan yang baik bagi anak-anak muda. Kalau ia bekas seorang olahragawan seperti halnya Terzic, secara sportif seharusnya ia mengundurkan diri. Kedua, berkaitan dengan kompetensi yang tidak dimiliki. Sepanjang tujuh tahun kepemimpinannya prestasi sepak bola Indonesia tidak pernah bisa beranjak. Bahkan prestasi sepak bola nasional menjadi titik nadir di ajang SEA Games XXV di Laos. Buruknya prestasi sepak bola Indonesia juga bisa dilihat dari kualitas klub-klub ketika bertanding di ajang internasional. Klub-klub Indonesia bukan tidak mampu bersaing di ajang internasional, tetapi menjadi bulan-bulan klub lain. Hal itu diperparah dengan kompetisi yang sarat dengan permainan. Pengaturan skor begitu menonjol, di samping kompetisi yang sering diwarnai insiden, baik yang dilakukan pemain di lapangan maupun penonton di luar lapangan. Sepak bola di Indonesia tidak lagi menjadi kompetisi yang menghibur dan menyehatkan, tetapi sudah berubah menjadi tontonan yang menakutkan. Perusakan fasilitas publik begitu sering terjadi karena pimpinan sepak bola kehilangan kredibilitasnya. Faktor ketiga adalah koneksi. Pembinaan sepak bola sebagai pembinaan bangsa tidak mungkin dilakukan sendiri. Dibutuhkan adanya dukungan dari pemerintah untuk penyediaan infrastruktur, kalangan dunia usaha untuk pendanaan, dan masyarakat sebagai penopang keberhasilan. Ketidakmampuan pimpinan PSSI dalam membangun koneksi membuat institusi itu ibarat berjalan sendiri. Pemerintah tidak mendukung kegiatan PSSI karena sudah kehilangan kepercayaan pada pimpinannya. Demikian pula dengan kalangan dunia usaha yang enggan untuk ikut terlibat dalam pembiayaan sepak bola karena pertandingan sepak bola bukanlah kegiatan yang menghibur dan menyehatkan. Masyarakat sendiri merasa enggan mendukung sepak bola karena di samping prestasi yang tidak bisa dibanggakan, tidak ada manfaat yang bisa dipetik. Dalam konteks memberi hiburan, sama sekali tidak ada yang bisa diberikan dari pertandingan sepak bola di Indonesia. Yang ada hanyalah ketakutan, karena pertandingan sepak bola selalu diwarnai dengan kerusuhan. Dalam konteks itu saatnya PSSI harus melakukan perombakan besar-besaran. Terutama di sisi kepemimpinan, PSSI membutuhkan figur baru yang mampu membangunkan harapan. Kongres Sepak Bola Nasional yang akan digelar di Malang, Jawa Timur, pada 30 dan 31 Maret merupakan momentum untuk melakukan perubahan besar. Semua pemangku kepentingan harus terbuka karena ini berkaitan dengan nasib persepakbolaan nasional kita ke depan. Tidak ada satu pun yang berhak untuk mengklaim menjadi pemilik sepak bola, apalagi mengatakan sebagai hak yang tidak bisa diganggu gugat. Sudah terlalu lama persepakbolaan Indonesia terpuruk. Terakhir pada 1991 ketika Tim Merah Putih keluar sebagai juara di SEA Games Manila. Kita harus bangkit kembali dengan kepemimpinan yang segar, ide yang segar, dan semangat yang segar, karena itulah kunci untuk membangun kembali kebanggaan. (Media Indonesia, 30 Maret 2010)

Info Olahraga

Taufik Hidayat :
Sepak Bola Dapat Dana Besar, Bulu Tangkis tidak



Atlet bulu tangkis yang telah mengharumkan nama Indonesia pada beberapa ajang internasional, Taufik Hidayat, menganggap pemerintah pilih kasih dalam olahraga nasional. Hal tersebut diutarakan Taufik dalam keterangan persnya, Senin (29/3), di Makassar, Sulawesi Selatan, saat membuka Kompetisi Bulutangkis Milo Antar Sekolah yang diikuti sekitar 580 siswa tersebut. Menurut menantu Agum Gumelar ini, selama ini, pemerintah selalu diskriminatif dalam perkembangan olahraga di Indonesia terkait masalah dana. "Lihat saja, sepak bola yang bukan hanya minim, tapi sama sekali tidak punya prestasi, tapi bisa mendapat kucuran dana hingga ratusan miliar untuk pembinaan atau sejenisnya," tegas Taufik. Namun, bulu tangkis yang selalu mengharumkan nama bangsa sama sekali tidak mendapat perlakuan yang sama dengan sepak bola. "Harusnya, jika pemerintah ingin semua cabang olahraga berprestasi, maka kasihlah porsi yang sama terhadap semuanya. Jangan ada pilih kasih," tambahnya. Bahkan, penyumbang medali emas Olimpiade tersebut mengatakan, pemerintah harusnya lebih mengutamakan olahraga yang atletnya berperestasi ketimbang hanya menghabiskan dana besar tapi tidak ada hasilnya. (Media Indonesia, 29 Maret 2010)

Info Olahraga

Jelang Asian Games Guangzhou 2010
Perpres Program Indonesia Emas Sudah Diteken Presiden

Penantian pengurus besar/induk organisasi olahraga terhadap peraturan presiden Program Indonesia Emas (Prima) terjawab sudah. Pasalnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatanganinya.
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng mengatakan perpres Prima telah ditandatangani sebagai upaya untuk memantapkan kesiapan menuju Asian Games XVI/2010.
"Perpres sudah ditantanganan Presiden. Ini sebagai pedoman dasar pelaksanaan pemusatan latihan menuju multiajang mendatang," ujarnya di Malang, Jawa Timur, Selasa (30/3).
Prima --sebelumnya PIE-- merupakan perpres yang akan mengikat PB untuk mendapati prestasi pada multiajang bergengsi. Di antaranya, Asian Games di Guangzhou, China, 12-27 November, dan SEA Games di Indonesia tahun depan.
Melalui Prima, pemerintah mengalokasian dana sebesar Rp200 miliar. Khusus pada Asian Games, alokasi Rp45 miliar itu bakal dikucurkan bagi 17 cabang olahraga.
"Dengan turunnya perpres diharapkan tidak ada kendala dalam menyukseskan Prima. Ini menjadi penting karena dapat menjadikan Indonesia kembali berjaya di multiajang," tegas Andi.

Info Pendidikan

Dugaan Kebocoran Soal Meluas




Rumor dan dugaan kebocoran soal
ujian masih beredar pada hari kedua pelaksanaan ujian nasional di sejumlah daerah, Selasa (23/3). Bahkan, siswa-siswa sebuah sekolah di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, selesai mengerjakan soal dalam waktu 15 menit.
Di Jakarta, laporan dugaan kebocoran soal disampaikan ke Lembaga Bantuan Hukum. Sementara daerah lain yang diwarn
ai dugaan kebocoran soal, yaitu di Medan (Sumatera Utara), dan di Brebes (Jawa Tengah) —kebocoran soal diduga terjadi di empat SMA dan empat SMK.
Dugaan kebocoran soal di Brebes langsung dibantah pihak sekolah, Tim Pemantau Independen (TPI), dan dinas pendidikan setempat. Wakil Ketua Panitia Ujian Nasional Kabupaten Brebes Slamet Sunarto mengatakan, kebocoran soal sulit terjadi karena pengawasan dilakukan dengan sistem silang dan berlapis. ”Dari pengawas ruang, pengawas satuan pendidikan, dan TPI,” kata Slamet Sunarto.
Pada kejadian di Way Kanan di mana siswa hanya butuh 15 menit menyelesaikan soal, Sekretaris Jenderal Forum Martabat Guru Indonesia Lampung Gino Vanolli menyatakan, kasus ini sedang diinvestigasi.
”Kecurigaan muncul karena dilaporkan siswa-siswa menyelesaikan seluruh soal dalam 15 menit,” ujarnya saat dihubungi di Bandar Lampung. Dia menolak menyebutkan identitas dua sekolah itu. ”Kami berkoordinasi dengan Polres Way Kanan dan intelijen untuk menangkap langsung pas kejadian,” ujarnya.
Dugaan kebocoran soal di Medan diduga terjadi di dua sekolah, yaitu SMA Negeri 2 dan SMA Indrapura. Pada hari pertama, pengawas menemukan dua siswa SMA Negeri 2 Medan membawa kunci jawaban. Mereka tetap boleh ikut ujian. ”Soal pidana kebocoran soal itu urusan polisi,” ujar Koordinator Pengawas Ujian Nasional Medan Abdul Hamid.
Guna membuktikan dugaan kebocoran soal di Medan, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Medan saat ini memindai lembar jawaban soal ujian nasional hari pertama—mata pelajaran Bahasa Indonesia.
Diinvestigasi
Ketua BSNP Djemari Mardapi kepada wartawan di Jakarta mengatakan, lembar jawaban soal di Sumatera Utara, terutama di dua sekolah itu, sedang dipindai.
”Kami menunggu hasil pindaian yang nanti dianalisis di Jakarta.” Menurut dia, jika ditemukan pola-pola sistematik pada lembar jawaban berarti dugaan kebocoran soal terbukti. Namun, jika jawaban peserta ujian tidak sistematik atau acak, berarti dugaan tidak terbukti. Jika terbukti, ujian akan diulang khusus daerah terkait.
”Semua harus diteliti dulu. Jawaban yang sistematik bisa dilihat dari kesamaan jawaban dan kesamaan kesalahan pada lembar jawaban,” ujarnya.
Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional Nugaan Yulia Wardhani mengingatkan, ujian ulangan untuk kasus-kasus khusus, seperti kebocoran soal itu belum diputuskan pemerintah. Waktu pelaksanaan belum bisa dipastikan karena masih tahap penyelidikan. ”Belum diatur karena sifatnya kasus. Yang jelas tidak bisa disebut ujian susulan atau ujian ulangan karena beda. Susulan hanya untuk yang tidak mengikuti ujian utama sedang ujian ulangan hanya untuk yang tidak lulus di ujian utama,” kata Wardhani.
Sementara di Jakarta, menurut Ketua LBH Jakarta Nurkholis Hidayat, dugaan kebocoran terjadi di SMA yang ada di Jakarta Utara dan Jakarta Timur. ”Ada empat laporan tertulis,” ujar Nurkholis.
Modus pembocoran umumnya melibatkan guru di sekolah itu. Ada pula modus pembocoran dengan cara menyuruh siswa datang terlambat. Saat pengarahan siswa itu sekitar 30 menit oleh guru sekolah, saat itulah terjadi pembocoran soal.
”Kami akan mengadvokasi kasus kebocoran soal ini dan melaporkannya ke Kementerian Pendidikan Nasional,” kata Nurkholis.
Beredar SMS jawaban
Di sejumlah daerah marak laporan adanya layanan pesan singkat (SMS) berisi jawaban soal ujian. Di Kulon Progo, DI Yogyakarta, sejumlah peserta ujian mengaku menerima SMS berisi jawaban soal Bahasa Inggris, Selasa (23/3) malam. ”Saya tak tahu siapa pengirimnya, tapi saya teruskan ke teman-teman karena sudah kesepakatan,” ujar siswa yang tak mau disebut namanya. Juga ada SMS untuk soal ujian yang akan datang, Fisika, Kimia, Biologi, Geografi, Ekonomi, dan Sosiologi.
Koordinator Panitia Pelaksana UN Provinsi DI Yogyakarta, Baskara Aji mengaku menerima laporan tentang itu. Dia mengatakan, hasil pemeriksaan tentang itu maksimal dua hari.
Di Bandung juga beredar kunci jawaban melalui SMS. Namun, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Oji Markoji sedari awal, yakin kunci jawaban itu tidak benar karena kunci jawaban dipegang di Kementerian Pendidikan Nasional.
Selalu terjadi
Dugaan kebocoran soal, kata Wardhani, selalu terjadi dari tahun ke tahun. Untuk menangani berbagai pelanggaran dan dugaan itu, kementerian membentuk tim khusus untuk menelusuri dan meneliti kesalahan atau pelanggaran pelaksanaan ujian.
”Tim khusus itu bertugas meneliti seberapa jauh penyimpangan yang terjadi,” kata Wardhani. Menurut Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal, pemerintah terbuka untuk terus melakukan evaluasi kebijakan ujian nasional.
Pada hari pertama pelaksanaan UN, Posko UN mendapatkan 417 laporan, sebagian besar terkait kebocoran soal. Dugaan kebocoran soal ditemui BSNP di daerah Pidie, Aceh, dan Semarang. Setelah ditelusuri, dilaporkan bahwa dugaan itu tidak benar. Pada hari kedua Posko UN menerima 1.090 laporan, sebagian besar juga dugaan kebocoran soal.
(Kompas.com)

Info Pendidikan

Inilah Tiga Faktor Utama Kebocoran UN



Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal menyampaikan, ada tiga faktor yang menyebabkan kebocoran soal ujian nasional (UN). Dari ketiga faktor tersebut, masalah percetakan menjadi faktor utamanya. Hal tersebut disampaikan Fasli saat ditemui di Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta, Selasa (30/3/2010). "Faktor utama di percetakan. SOP-nya kan tidak boleh dicampur dengan percetakan lain, petugasnya tidak boleh keluar, punya ponsel, ini yang tidak bisa dipegang, kerawanan utama di percetakan," kata Fasli.

Selain percetakan, kata Fasli, kerawanan kebocoran terjadi pada saat distribusi soal di rayon-rayon karena soal sempat tertahan di rayon sebelum didistribuskan kemudian ke sekolah-sekolah. Sementara faktor ketiga adalah pelaksanaan UN yang kurang pengawasan.

"Saat pelaksanaan ujian mereka bawa ponsel, saat mereka ke kamar mandi juga kemungkinan," ujar Fasli.

Adapun UN sekolah menengah pertama (SMP) berlangsung serentak di seluruh Indonesia sejak 29 Maret hingga 1 April 2010 nanti.

Info Olahraga

KSN Antiklimaks

Kongres Sepakbola Nasional (KSN) yang diharapkan membuka jalan untuk perubahan besar dunia persepakbolaan di tanah
air menjadi antiklimaks ketika akar permasalahan di tubuh PSSI tidak tersentuh.

Hal itu terlihat dari proses dan hasil Sidang Komisi A KSN yang membahas tentang organisasi (PSSI), yang berakhir Selasa (30/3/2010) tengah malam, dalam forum yang sempat diwarnai kericuhan karena terjadi adu mulut liar di antara peserta.

Dari delapan poin bahan rekomendasi yang akan dibawa ke rapat pleno terakhir hari Rabu pagi, nyaris tidak ada yang menyinggung-nyinggung permasalahan interen di tubuh PSSI, yang padahal merupakan topik besar dan utama digelarnya kongres ini dengan sasaran akhir memperbaiki prestasi Indonesia di tingkat nasional maupun internasional.

Menurut narasumber Sidang Komisi A dari PWI, Kusnaini, hanya poin pertama yang berhubungan dengan bidang organisasi yang dimaksud, yakni memperbaiki komunikasi di antara PSSI, KONI, dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan dunia olahraga di Indonesia pada umumnya.

Selebihnya, Komisi A malah sibuk membicarakan hal-hal eksternal yang tidak berkaitan langsung dengan permasalahan organisasi PSSI, seperti meminta dukungan dana dan sarana dari pemerintah, melaksanakan lokakarya nasional (lagi?), sampai mempersoalkan teknis penyelenggaraan sebuah pertandingan yang melibatkan panpel lapangan dan pihak kepolisian.

Berdasarkan pantauan detiksport, jalannya sidang Komisi A sejak awal menunjukkan gelagat melenceng. Tampak jelas peserta yang bersuara didominasi pihak-pihak di lingkaran PSSI, yang dari semula terkesan merasa terancam dengan gencarnya isu pemakzulan terhadap ketua umumnya, Nurdin Halid.

Perdebatan berjalan tidak seimbang antara yang pro dengan yang kontra PSSI (Nurdin Halid). PSSI selalu berdalih bahwa KSN bukanlah kongres PSSI sehingga tidak pada tempatnya mengutak-atik organisasi tersebut. Ketika ada peserta yang menunjuk PSSI, interupsi hampir selalu dilontarkan, dengan nada tinggi bahkan teriakan-teriakan.

"Kok yang bersuara dari itu-itu saja ya, kayak nggak ada peserta yang lain," keluh mantan pebulutangkis nasional yang saat ini menjadi salah satu staf khusus Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, Ivana Lie.

Puncaknya adalah terjadi kericuhan di antara peserta, sampai-sampai ketua KSN Agum Gumelar mendatangi ruang sidang dan menenangkan situasi. Beberapa peserta yang "tidak jelas" dan tidak terdaftar di Komisi A, juga wartawan, diperintahkan keluar dari ruangan.

Setelah Agum turun tangan situasi tetap tidak kondusif, dan masih berkutat pada hal-hal di luar organisasi PSSI, misalnya membahas APBD untuk klub-klub. Beberapa peserta memilih walkout (WO) karena merasa tidak ada gunanya lagi ada di situ. Ketua Umum Persebaya Saleh Mukadar termasuk di antaranya. Ketika mengingatkan kotornya persepakbolaan di Indonesia, ia langsung dihujani interupsi. Asisten manajer Persekabpas Abubakar Assegaf juga hengkang dan mengatakan dirinya mengendus adanya pihak-pihak yang ingin menggagalkan KSN.

Berbeda dengan Komisi A, sidang Komisi B yang membahas pembinaan prestasi dan Komisi C yang mengurusi masalah dana/umum, berjalan lebih rapi. Setiap peserta yang bersuara selalu dicatat namanya dan dari pihak mana. Rekomendasi yang dicetuskan pun "nyambung" dengan bidang masing-masing. Namun di Komisi A, setiap peserta berebut ingin menyampaikan pendapatnya, bahkan sampai berjalan mendekati meja pimpinan sidang. Juga kerap terlontar celetukan-celetukan tidak penting yang bernada kelakar.

"Saya yang semestinya menjadi narasumber resmi di sidang ini bahkan tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Tolong dicatat, saya sudah ditetapkan KSN sebagai narasumber dari PWI. Saya sempat meminta pada pimpinan sidang, tapi malah disuruh menunggu giliran," tutur Kusnaini, yang juga dikenal sebagai komentator pertandingan di televisi tersebut.

Dalam perbincangannya dengan wartawan seusai sidang, Kusnaini menganggap rekomendasi Komisi A sama sekali tidak menyentuh sisi organisasional (PSSI), padahal banyak sekali yang mesti dikritisi. Ia mencontohkan, banyaknya kasus pelanggaran yang di-PK-kan oleh Nurdin Halid, padahal itu tidak sesuai dengan statuta PSSI. Ia menunjukkan sebuah pasal yang menyebutkan bahwa PK hanya bisa dikeluarkan untuk pelanggaran yang masa hukumannya minimal lima tahun. Faktanya, banyak sekali kasus-kasus skorsing dalam hitungan bulan, yang kemudian dibebaskan melalui PK ketua umum.

Juga soal wasit. Berdasarkan aturan FIFA, yang menunjuk wasit untuk sebuah pertandingan yang dinaungi PSSI adalah komisi wasit. Namun, wasit untuk pertandingan Divisi Utama, misalnya, selama ini dipilih oleh Badan Liga Indonesia (BLI).

"Kalau PSSI selama ini selalu berdalih telah sesuai statuta FIFA terutama menyangkut status ketua umumnya yang pernah menjadi terpidana, seharusnya mereka melaksanakan semua aturan tersebut. Di situ ada pasal bahwa asosiasi sepakbola (PSSI) harus menaati dan menjalankan semua aturan yang telah ditetapkan FIFA. PK dan pemilihan wasit saya pikir merupakan hal yang jelas-jelas dilanggar PSSI," beber Kusnaini.

Ia menyayangkan perwakilan KONI dan Kemenegpora tidak lantang bersuara dalam sidang Komisi A, sehingga hal-hal yang dibahas terdikte pada soal-soal eksternal yang digencarkan para peserta dari pihak PSSI. Maka rekomendasi soal organisasi yang tercatatkan adalah bagaimana klub menerima dana APBD, atau polisi harus bertanggung jawab soal suporter di sebuah pertandingan.

Rencananya Sidang Pleno terakhir Rabu (31/3) pagi adalah laporan hasil sidang komisi-komisi sebelum dibuat rekomendasi akhir yang dibuat tim perumus. Namun, ketika masalah di tubuh PSSI tidakj uga tersentuh, bisa-bisa KSN yang memakan biaya 2-3 miliar rupiah ini menjadi sebuah antiklimaks. (detik.com)

Info Olahraga

Kongres Sepakbola Nasional Selamatkan Kapal Besar, Bukan 1-2 Sekoci


Hari ini Kongres Sepakbola Nasional akan berakhir. Masyarakat pecinta olahraga menunggu apa hasil kongkret dari forum yang dicetuskan oleh presiden republik ini.

Ketua PWI Pusat Margiono, salah satu pihak penyelenggara KSN di Malang ini, dalam pemaparan umumnya di Sidang Pleno I kemarin mengatakan bahwa harus diakui bahwa kongres digelar karena masyarakat sudah merasa frustrasi dengan PSSI selaku otoritas tertinggi sepakbola nasional.

Lebih spesifik lagi, KSN diwacanakan sebagai upaya untuk meminta pertanggungjawaban Ketua Umum Nurdin Halid, yang mudah diterjemahkan dengan menuntut dia untuk mundur, serta melakukan perombakan pengurus organisasi tersebut.

Desakan itu sempat muncul dalam dua sidang pleno kemarin. Namun, tampak jelas ada upaya mempertahankan status quo. PSSI sangat "konsisten" dengan dalih bahwa perubahan organisasi hanya bisa dilakukan melalui mekanisme interen.

"Seharusnya jangan ada pihak yang merasa diserang atau diancam dengan KSN ini. Ini semua demi kemajuan sepakbola Indonesia," ujar anggota DPR RI Dedy "Miing" Gumelar Selasa (30/3/2010) malam.

Lebih lanjut ia meminta KSN membuahkan rekomendasi yang serius serta wajib dijalankan oleh semua pihak, termasuk pemerintah.

"Jika anggaran untuk olahraga (sepakbola) memang harus dinaikkan, kami dari DPR siap meminta pemerintah melakukan itu, asalkan memang ada alasannya, program programnya jelas, dan output-nya ada," tukas mantan pelawak terkenal itu.

Masalahnya, sepakbola sudah lama berkubang dalam keterpurukan, termasuk dalam tujuh tahun kepemimpinan Nurdin. Sebagai otoritas paling berwenang mengurus sepakbola di negeri ini, PSSI jelas merupakan pihak yang bertanggung jawab.

"Jika hasil akhirnya jelek, berarti ada proses di awal yang salah," tukas Miing. "Organisasi itu butuh pemimpin yang kuat dan berkarakter. Jika gagal, saya rasa tahu diri sajalah. Sepakbola saya pikir sudah menyangkut masalah bangsa. Ini tidak boleh maib-main."

"Sekali lagi, saya sangat berharap KSN ini melahirkan rekomendasi yang kuat dan serius, serta dijalankan. Mari selamatkan kapal besar, jangan menyelamatkan satu-dua sekoci kecil," imbuhnya.

Saat berita ini diturunkan, kongres baru memulai sesi sidang pleno terakhir yang akan membahas hasil-hasil rekomendasi tiga komisi. Setelah itu akan dibuat keputusan akhir oleh tim perumus, sebelum kongres ditutup oleh Menegpora Andi Mallarangeng.

Namun dalam sidang Komisi A yang berlangsung tadi malam, yang membahas masalah organisasi, nyaris tidak dihasilkan rekomendasi yang menyentuh akar masalah di tubuh PSSI.

Detik.com

Selasa, 30 Maret 2010

Info Olahraga

Anggota DPR Minta Nurdin Diganti, KSN Panas



Sidang Pleno I Kongres Sepak Bola Nasional (KSN) memanas saat anggota Komisi X DPR RI Parlindungan Hutabarat menjabarkan pandangannya. Parlindungan mengusulkan agar KSN dapat menghasilkan temuan pemimpin yang tepat untuk PSSI.
Saat memberikan pandangannya, Parlindungan mendapat sambutan hangat dari para peserta. Ia memulai paparannya dengan memberikan ucapan selamat atas terlaksananya KSN. Namun, ketika paparan mencapai tahap usulan, Parlindungan mengatakan, "Semoga KSN menemukan pemimpin yang tepat."
Mendengar hal itu, suasana sidang bergolak. Beberapa peserta langsung mencemooh dan berteriak-teriak, "Turun! Turun!". Namun, ada juga yang bertepuk tangan sebagai bentuk dukungan. Parlindungan seperti tak peduli dengan keadaan itu. Ia kembali melanjutkan usulannya, "Kami harapkan (KSN) menemukan pemimpin yang amanah."
Lagi-lagi pernyataan itu membuat sidang tambah panas. Bahkan, ada salah satu peserta yang berteriak-teriak, "Dia bukan anggota DPR!"
Kondisi ini berbeda dengan suasana saat Ketua Umum PSSI Nurdin Halid dan Ketua KONI Rita Subowo memaparkan pandangannya. Saat keduanya memberikan pandangannya masing-masing, suasana tenang.

Senin, 29 Maret 2010

Info Pendidikan

Percetakan "Nakal" Masuk Daftar Hitam
Sekolah Terendam Banjir, Tempat Ujian Dipindah

Sejumlah percetakan yang mencetak materi soal ujian nasional akan mendapat catatan khusus dan masuk ”daftar hitam”. Langkah ini ditempuh karena percetakan-percetakan tersebut dinilai ceroboh dalam mengamankan dokumen rahasia negara sehingga terjadi kebocoran soal UN.
”Kami akan tegas mem-blacklist. Tetapi, perlu pembuktian terlebih dahulu dan sekarang sedang dalam proses penyelidikan,” kata Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh di sela-sela pemeriksaan mendadak persiapan ujian nasional (UN) tingkat SMP, Minggu (28/3) di wilayah Jakarta Utara, yakni di SMP Negeri 30, SMPN 244, dan SMPN 266 Jakarta.
Tindakan tegas terhadap percetakan itu dilakukan karena adanya dugaan kasus kebocoran soal UN SMA pekan lalu. Setelah ditelusuri, kata Nuh, semua dugaan kebocoran itu bermuara ke percetakan. Dugaan itu sangat kuat meski sampai sekarang masih dalam penyelidikan.
Oleh karena itu, lanjut Nuh, Kementerian Pendidikan Nasional akan mengevaluasi prosedur pemberian wewenang pencetakan materi soal UN. Saat ini setiap provinsi diberikan wewenang untuk membuka tender pada percetakan. ”Mungkin ada baiknya masalah percetakan disentralisasi atau ditunjuk. Tidak lagi terdistribusi ke provinsi-provinsi,” kata Nuh.
Meskipun demikian, Nuh tidak menjelaskan kemungkinan pengelola percetakan itu diproses secara hukum. Padahal, guru-guru yang diduga membocorkan soal ujian nasional pada tahun-tahun sebelumnya mendapat sanksi administratif dan diproses secara hukum.
Mansyur Ramly, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendiknas, mengatakan, titik-titik rawan penyimpangan UN akan lebih diwaspadai.
Djaali, anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), mengatakan, kategori penyimpangan yang dicermati, yakni isu kebocoran soal, beredarnya kunci jawaban palsu, kesalahan distribusi soal oleh percetakan, serta pelanggaran prosedur operasional standar.
Sukemi, Staf Khusus Mendiknas Bidang Komunikasi, mengatakan, ketegasan sikap ini diharapkan bisa membuat efek jera atau takut kepada pihak-pihak yang hendak mengacau pelaksanaan UN.
Dipindah
Di Kabupaten Karawang, Bekasi dan Bandung Jawa Barat, pelaksanaan UN di empat SMP akan dipindah karena sekolah-sekolah tersebut terendam banjir, atau akses jalan menuju sekolah terendam banjir. ”Kami tetap berupaya agar pelaksanaan UN tidak terganggu meskipun menghadapi kendala alam,” kata Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Wahyudin Zarkasih.
Di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, dua siswa SMP ES (16) dan SUD (16) akan mengikuti UN di Kantor Kepolisian Resor Banjarnegara karena keduanya diduga mencuri komputer di sekolah mereka.
”Kami telah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Banjarnegara agar dikirimkan soal dan pengawas bagi kedua siswa ini,” kata Kepala Polres Banjarnegara Ajun Komisaris Besar Nelson P Purba.
Begitu pun di Jawa Timur, dua siswa SMP yang terindikasi melakukan tindak kriminal akan diberi kesempatan mengikuti UN mulai Senin ini. ”Mereka tetap berhak mengikuti ujian meskipun kasusnya tengah diproses. Prosedur untuk ujiannya pun tetap sama,” ujar Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya Komisaris Besar Polisi Ike Edwin.

Info Olahraga

Kongres Sepakbola Nasional Jangan Sampai "Masuk Angin"

Menjelang pelaksanaan Kongres Sepak Bola Nasional yang dimulai Selasa (30/3) besok, mulai muncul gejala memandulkan hasil kongres dengan meniadakan rekomendasi bagi perubahan di tubuh kepengurusan PSSI. Hal ini terlihat dari hendak dihilangkannya desakan kepada Ketua Umum PSSI Nurdin Halid untuk mundur dari usulan rekomendasi Kongres Sepak Bola Nasional.
Anggota Panitia Pengarah Sumohadi Marsis ketika dihubungi Minggu (28/3) tidak membantah hal itu. Namun, ia mengibaratkan situasi menjelang Kongres Sepak Bola Nasional (KSN) masih seperti ”bola liar”.
”Memang muncul ungkapan ’ada yang masuk angin’, tetapi semuanya masih seperti bola liar. Kita belum tahu apa yang akan disampaikan oleh peserta kongres,” ujar Sumohadi.
Aktivis Gerakan Nasional untuk Reformasi PSSI (Garasi), Isfahani Ivan, menyesalkan apabila desakan agar Nurdin mundur sebagai Ketua Umum PSSI hilang dari rekomendasi KSN. ”Kita patut curiga, ada apa di balik semua ini. Jika usulan yang mendesak Nurdin mundur dihapus dari rekomendasi KSN, itu mengkhianati semangat awal (digelarnya KSN),” papar Isfahani.
Sejumlah mantan pemain tim nasional menolak upaya memandulkan hasil kongres sepak bola nasional. ”Jangan main-main. Kongres ini untuk memperbaiki persepakbolaan kita yang terus terpuruk,” kata Andjas Asmara, mantan pemain tim nasional.
Seusai pertemuan dengan Ketua Umum KONI/KOI Rita Subowo beberapa waktu lalu, para mantan pemain tim nasional menyatakan akan datang ke kongres dengan membawa rekomendasi yang salah satunya adalah revolusi atau perombakan total kepengurusan saat ini.
”Sudah tujuh tahun tanpa prestasi, kami semua menginginkan perubahan. Kongres jangan hanya sekadar menjadi kongres-kongresan karena itu adalah harapan agar persepakbolaan kita bangkit,” kata Andjas.
KSN berawal dari ide Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang merasa gerah dengan terpuruknya prestasi timnas akhir-akhir ini. Ia kemudian meminta pengurus pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk menggelar kongres yang bakal digelar Selasa besok dan Rabu lusa.
Bantah soal dana
Sementara itu, Ketua Panitia Rembuk Sepak Bola Nasional (RSN) Lutfil Hakim membantah adanya kucuran Rp 1,5 miliar untuk menggelar pertemuan tiga hari di Hotel Shangri-La tersebut. Lutfil membantah Ketua Umum PSSI Nurdin Halid ikut membidani lahirnya pertemuan ini.
”Acara ini murni gagasan PWI Jatim dalam rangka Hari Pers Nasional. Kami juga meminta sumbangan ke mana-mana. Ada dari perusahaan, ada dari pengprov PSSI juga, tapi tidak mungkin sampai Rp 1,5 miliar, paling ratusan juta rupiah,” tutur Lutfil, Minggu (28/3) di Surabaya.
Dalam pertemuan itu, Lutfil mengatakan bahwa peserta diinapkan di Hotel Shangri-La dan Java Paragon. Pihak hotel tidak bersedia memberi tahu jumlah kamar yang dipesan panitia.
Keinginan menghelat RSN, lanjut Lutfil, tidak terlepas dari gencarnya pemberitaan tentang Kongres Sepak Bola Nasional yang seakan menjadi ajang untuk ”menghakimi” PSSI. ”Kami dari PWI Jatim merasa ini sudah tidak benar. RSN makanya dibuat untuk menetralisasi keadaan ini. Kalau lihat materinya juga kan tentang pengembangan sepak bola,” ungkapnya.
Nurdin Halid dengan tegas juga membantah bahwa dia ikut membiayai perhelatan RSN. ”Tidak ada sepeser pun uang yang keluar dari kantong saya untuk acara ini,” ucapnya.
Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Margiono, dalam sesi tanya jawab dengan peserta, mengatakan bahwa penyelenggaraan KSN di Malang jangan terlalu dicurigai.
”Jangan terlalu curiga dan skeptis terhadap KSN. Tidak ada yang bisa menjamin apa keinginan peserta dalam forum itu nanti,” ujarnya.

Jumat, 26 Maret 2010

Info Olahraga

Tanpa Muatan Politik
Hasil Rekomendasi KSN Harus Dilaksanakan PSSI



Ketua Umum Kongres Sepak Bola Nasional Agum Gumelar menegaskan, Kongres Sepak Bola Nasional sama sekali tidak ada muatan politik. KSN murni berlatar belakang keprihatinan atas suramnya dunia sepak bola Indonesia.

”Saya sebagai Ketua Umum KSN sangat mencegah masuknya intervensi politik dalam kongres. Tidak ada pertarungan pemerintah dengan PSSI. Tidak ada keinginan politik mendepak kuning dengan biru. Ini semua lahir dari keprihatinan masyarakat bola di Indonesia,” ujar Agum saat rapat pemantapan panitia KSN di Balaikota Malang, Kamis (25/3).

Agum yang juga mantan Ketua Umum PSSI itu berharap munculnya sportivitas dan kejujuran hati semua peserta KSN untuk mengungkapkan potret sepak bola Indonesia sesungguhnya.

”Perlu ada kejujuran hati dari seluruh stakeholder untuk mengungkapkan segala kendala dan perhatiannya terhadap bola Indonesia. Agar bisa diketahui potret dunia sepak bola Indonesia yang benar yang seperti apa. Setelah itu baru bisa digali dan dicarikan solusi yang membangun,” ujar Agum, yang saat ini juga Ketua Kehormatan PSSI.

Potret sepak bola di Indonesia, menurut Agum, bisa bermacam-macam, mulai dari dugaan mafia wasit, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sebagainya.

KSN digelar 30-31 Maret dan dijadwalkan akan dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang pertama kali melontarkan ide digelarnya kongres sebagai bentuk keprihatinan atas merosotnya prestasi sepak bola nasional akhir-akhir ini.

Kongres tersebut, seperti diungkapkan Ketua KONI/KOI Rita Subowo, telah mendapat restu Presiden FIFA Sepp Blatter. Restu disampaikan Blatter saat ditemui Rita di Vancouver, Kanada, beberapa waktu lalu.

Soal dana APBD

Terkait penggunaan dana APBD untuk sepak bola, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelumnya mengimbau agar dana APBD tidak digunakan untuk sepak bola. ”Pemerintah Jawa Timur berharap APBD diprioritaskan untuk urusan wajib, seperti kepentingan anak sekolah, kesehatan, dan sebagainya. Sementara untuk sepak bola, diupayakan sekuat tenaga sedikit mungkin atau bahkan 0 persen menggunakan dana APBD,” kata Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf.

Menanggapi hal itu, Agum mengatakan bahwa dana APBD seharusnya hanya menjadi stimulan pembiayaan bola. ”Namanya stimulan, hanya merangsang saja, sambil menunggu sebuah klub menjadi mandiri.”

Wali Kota Malang Peni Suparto, sekaligus Ketua Umum Persema Malang, mengatakan akan membawa persoalan pendanaan klub dari APBD ke dalam KSN. ”Kota Malang akan mengusulkan terobosan agar klub tidak lagi tergantung dengan dana APBD. Tahun depan Persema Malang siap tanpa APBD. Kami sudah menggandeng sejumlah perusahaan asing internasional untuk sponsorship,” ujar Peni.

Harus dilaksanakan

Di Jakarta, Ketua KONI/KOI Rita Subowo memanggil pengurus PSSI yang diwakili Sekjen PSSI Nugraha Besoes untuk membahas persiapan menghadapi KSN. Rita mengatakan, pemanggilan itu untuk menyamakan persepsi agar KSN berjalan dengan tujuan utama, yaitu meningkatkan pembinaan dan prestasi sepak bola Indonesia.

KONI meminta PSSI melaksanakan hasil KSN. ”Apa pun hasil KSN nanti harus dilaksanakan,” kata Rita, seperti dikutip Antara. Selama ini muncul kesan bahwa PSSI enggan melaksanakan hasil KSN karena menganggap forum itu di luar agenda resmi PSSI.

Kompas, 26 Maret 2010

Info Olahraga

"Kongres ini bukan ajang 'Biru' mendepak 'Kuning'.



Ketua Kongres Sepak Bola Nasional Agum Gumelar menegaskan Kongres diadakan untuk mencari solusi memperbaiki prestasi sepak bola Indonesia. Agum mengatakan tidak ada intervensi pemerintah dalam Kongres dan tidak ada hubungannya dengan persaingan partai politik di Indonesia.
Agum mengatakan tidak akan mentoleransi adanya intrik-intrik politik yang mencoba dimasukkan ke dalam dunia olahraga apalagi sepak bola. "Kongres ini bukan ajang 'Biru' mendepak 'Kuning'. Saya tidak akan membiarkan konflik politik mengotori Kongres ini," kata Agum dalam konferensi pers di Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, Jumat (26/3).
Kongres yang akan diadakan di Malang, Jawa Timur, pada 30-31 Maret memang merupakan ide yang dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden yang berasal dari Partai Demokrat itu juga akan membuka kongres tersebut. Selain membuka kongres, Presiden Yudhoyono juga akan menonton pertandingan lanjutan Liga Super Indonesia antara Arema Malang versus Persitara Jakarta Utara pada 30 Maret.
Acara ini diselenggarakan dengan acuan dari Tim Pengarah di bawah pimpinan Agum yang merupakan gabungan para perwakilan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia, dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia.
Agum mengatakan Kongres yang dihadiri oleh sekitar 500 pemangku kepentingan sepak bola Indonesia itu diadakan untuk memperbaiki prestasi sepak bola Indonesia dan juga pengelolaan PSSI yang saat ini tengah terpuruk. "Kalau ada yang mengatakan kongres ini tidak legal dan ada intervensi pemerintah, itu sama sekali tidak benar. Kongres ini adalah bentuk kepedulian terhadap prestasi sepak bola Indonesia," kata Agum.
Agum mengatakan Kongres ini akan menghasilkan rekomendasi terbaik bagi semua pihak untuk memperbaiki sepak bola Indonesia. "Rekomendasi itu bisa jadi pedoman untuk semua pihak seperti pemerintah, Kemenpora, KONI, media, suporter dan terutama untuk PSSI itu sendiri," katanya.
Mantan Ketua Umum PSSI itu juga berharap PSSI yang saat ini dipimpin oleh Nurdin Halid mau merespons rekomendasi Kongres dengan baik. "Kalau tidak direspons, itu sangat keterlaluan sekali karena artinya PSSI melanggar apa yang sudah mereka putuskan sendiri," kata Agum.

Koran Tempo, 26 Maret 2010

Info Pendidikan

Kebijakan UN Harus Diubah

Kriminalisasi Banyak Muncul





Diperlukan perubahan pada kebijakan nasional terkait ujian nasional (UN) karena pendidikan telah ditarik terlalu jauh ke ranah politik dan hukum. Pada pelaksanaannya di lapangan timbul kriminalisasi pada guru dan siswa yang dinilai tidak jujur.

Demikian, antara lain, dikemukakan Koordinator Education Forum Suparman, Kamis (25/3) di Jakarta. ”Tiap ujian nasional timbul stres dan trauma pada anak-anak. Keterlibatan polisi dalam pengawasan ujian nasional sudah berlebihan dan menakutkan siswa dan guru,” ujarnya.

Pemerintah mestinya memenuhi lebih dulu kewajibannya menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi standar nasional dan baru melaksanakan ujian nasional sebagai penentu kelulusan siswa.

Sementara M Isnur, anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta—masuk dalam Posko Pengaduan Ujian Nasional yang dibentuk Aliansi Pelajar dan Masyarakat Tolak Ujian di Jakarta, mengatakan, ”Menyerahkan ke polisi untuk menyelesaikan masalah bukan solusi yang tepat karena sifatnya hanya kasus per kasus. Dan, itu muncul terus setiap kali ujian nasional digelar. Yang penting adalah penyelesaian menyeluruh, ujian nasional untuk pemetaan pendidikan.” ”Jadi, penyelesaiannya bukan di level bawah, melainkan pada kebijakan pemerintah,” ujarnya.


Pembocor soal ditangkap

Di beberapa daerah muncul kasus kriminal. Di Medan, polisi menangkap lima orang tersangka pembocor soal, yaitu TN, SG, DS, SP, dan MN.

TN bekerja di perusahaan swasta yang terkait penyimpanan soal ujian nasional. Dia mencuri soal yang lalu dijualnya kepada para penadah. Sementara Komunitas Air Mata Guru menemukan salinan soal yang diperjualbelikan Rp 600.000.

Di Bandung ditemukan kunci jawaban Paket B Geografi yang hanya dua salah dari 50 jawaban. ”Ini kami dapatkan dari layanan pesan singkat (SMS) seorang guru di Jawa Barat. Katanya berasal dari satu SMA di Cicalengka, Kabupaten Bandung,” ujar anggota Komite Pengawas Independen Ujian Nasional Iwan Hermawan di Bandung.

Adapun di Solo ditemukan lembar jawaban di tempat sampah, di SMA Negeri 1. Hal ini memicu kecemasan di kalangan siswa. ”Kami khawatir, bagaimana kalau lembar jawaban itu milik kami?” ujar seorang siswa. Ketika seorang guru memungut lembar jawaban itu dari tempat sampah, ada siswa yang melihat.

Di Lampung, dana penyelenggaraan ujian belum dibayarkan, padahal pemerintah melarang adanya pungutan.


Kompas, 26 Maret 2010

Info Olahraga

Rekomendasi KSN Masih Gamang



Panitia Kongres Sepak Bola Nasional (KSN), Agum Gumelar, mengaku belum mengetahui rekomendasi yang akan diberikan kepada Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) pada acara yang akan digelar di Malang pada 30-31 Maret 2010 nanti.

Sejatinya, KSN lahir karena adanya desakan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lantaran gelisah dengan bobroknya prestasi sepak bola Indonesia. Para pencinta sepak bola berharap KSN melahirkan sebuah rekomendasi untuk memecahkan karut-marutnya sepak bola Indonesia. Banyak juga yang menuntut Ketua Umum PSSI, Nurdin Halid, mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegagalannya. Namun sayang empat stake holder yaitu PSSI, PWI, KONI, dan Menpora, seperti tak memiliki sikap karena belum memikirkan rekomendasi seperti apa yang akan dilahirkan pada kongres nanti.

"Soal rekomendasi apa belum tahu. Itu tergantung kepada hasil kongres nanti," kata Agum kepada wartawan di kantor Menpora, Jumat (26/3/2010). Lebih lanjut, Agum juga belum mengetahui jika hasil rekomendasi tak dipatuhi oleh PSSI. "Kami belum memikirkan sangsi bila rekomendasi tidak dipatuhi. Nanti kami akan bicarakan nanti. Rekomendasi seharusnya bisa menjadi pedoman oleh siapa pun. Sulit berharap jika rekomendasi ini mengikat. Tapi secara molar, rekomendasi ini harus dipedomani," bebernya.

Meskipun demikian, Agum berharap kongres ini mencapai dua suksesi yaitu pertama kongres bisa berjalan aman, tertib, dan sarat dengan persahabatan. Kemudian untuk kedua, kongres melahirkan rekomendasi bagi semua pihak bagi perbaikan sepak bola Tanah Air.

Kompas.com

Kamis, 25 Maret 2010

Info Olahraga

Presiden FIFA Dukung KSN



Presiden FIFA Sepp Blatter dikabarkan mendukung kegiatan Kongres Sepakbola Nasional (KSN) yang bertujuan mencari jalan keluar bagi sepakbola nasional itu.
Dukungan Blatter itu disampaikan Ketua Umum KONI Rita Subowo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/3). “Saya telah menginformasikan perihal KSN kepada Presiden FIFA Sepp Blatter. Dia menyambut baik,” ujarnya.
Dikatakan, suatu negara tidak akan bisa meningkatkan prestasinya jika internal induk olahraga sepakbolanya kurang baik. “Jika internalnya bagus, bantuan dari luar negeri yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi sepakbola nasional bisa dengan mudah dilakukan,” kata Rita mengutip pernyataan Blatter.
Nantinya, hasil KSN juga akan diinformasikan kepada Blatter karena FIFA merupakan induk sepakbola dunia. Sejumlah pihak berharap KSN bisa dijadikan upaya pengembalian kepercayaan FIFA kepada sepakbola nasional setelah Indonesia dicoret dari peserta bidding Piala Dunia 2022 karena dinilai tidak memenuhi semua persyaratan.

Suara Pembaruan, 24 Maret 2010

Info Olahraga

Indonesia Serius Ikuti Olimpiade Remaja


Pesta olahraga Olimpiade Remaja atau Youth Olympic Games (YOG) akan lebih diperhatikan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora) dan KONI untuk meningkatkan prestasi atlet-atlet muda Indonesia agar regenerasi atlet tidak sulit.
“Saat ini, YOG belum mendapat perhatian yang cukup. Padahal, atlet-atlet muda yang mengikuti YOG merupakan ujung tombak dan grass root Asian Games, SEA Games, dan ajang internasional lainnya. Untuk itu, YOG harus lebih diperhatikan pada kemudian hari,” kata Ketua Umum KONI Rita Subowo, Rabu (24/3).
Hal senada dikatakan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharram. Untuk itu, Kempora akan memperhatikan pendanaan persiapan YOG yang akan digelar di Singapura, Agustus mendatang. “Guna memuluskan peningkatan prestasi dan regenerasi atlet, pendanaan latihan, try out, peralatan, dan pemberangkatan atlet ke YOG pada tahun-tahun berikutnya akan lebih diperhatikan agar prestasi Indonesia di ajang itu terus meningkat guna mencari bibit-bibit atlet masa depan,” katanya.
Indonesia berharap menempatkan 10 atletnya dari 3.000 atlet yang berasal dari 208 negara. Sementara itu, tiga perenang remaja usia 16 tahun , yakni Fibriani Ratna Marita, Patrisia Yosita, dan Pratama lolos kualifikasi YOG.
Fibri lolos di nomor 200 meter gaya ganti perseorangan putri setelah mengikuti kualifikasi dengan catatan waktu 2 menit 23,98 detik. Waktu ini lebih cepat dari limit Olimpiade, yakni 2 menit 26,97 detik. Yosita lolos di nomor 100 meter gaya bebas putri karena catatan waktu saat kualifikasi 59,90 detik, sedangkan limit olimpiade adalah 1 menit 0,3 detik.

Info Pendidikan

Kecurangan UN di Mana-Mana



Sungguh malang nasib Delvi Napitupulu. Guru pengawas ujian nasional (UN) di Medan ini masih terbaring lemah di Rumah Sakit Umum (RSU) Malahayati, Medan, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (25/3) pagi. Delvi dan Kepala Sekolah SMA PGRI I, Muhammad Nur Pane, adalah korban perampokan soal UN.
Untungnya, naskah UN itu berhasil diselamatkan. Pada Rabu (24/3) pagi, keduanya mengambil materi di Kantor Dinas Pendidikan Kota Medan. Saat berboncengan sepeda motor menuju sekolah tempat mereka akan melakukan pengawasan UN, terjadilah peristiwa nahas itu.
“Tidak ada pengamanan dari aparat Kepolisian. Hanya kami berdua yang menjemput dan mengantar materi ujian tersebut. Mungkin kasus ini ada kaitannya dengan soal ujian. Sepertinya ada rencana untuk menggagalkan ujian dengan tujuan agar diulang,” kata Nur Pane.
Itulah sepenggal kisah tentang persoalan dan kecurangan dalam pelaksanaan UN tingkat SMA dan sekolah sederajat yang berlangsung Senin (22/3) sampai Jumat (26/3). Laporan dari berbagai daerah menunjukkan UN tahun ini tak berlangsung mulus. Masih banyak ditemukan kebocoran soal dan jawaban, dan bentuk kecurangan lainnya.
SK (18), siswi SMA PGRI 14 Sibolga, tertangkap tangan menerima jawaban UN melalui telepon genggamnya. Dia mengaku menerima jawaban tersebut dari rekannya, MLS, siswa SMA I Sitahuis. “Kasus ini sudah diserahkan ke Kepolisian,” kata Ketua Tim Pengawas Independen UN Provinsi Sumut, Lahmuddin Lubis.
Kejadian serupa terjadi di Blitar, Jawa Timur. Polresta Blitar memeriksa dua pelajar, Ek (17) dan Nw (17), karena keduanya ketahuan menyimpan pesan singkat (short message service/SMS) berisi bocoran jawaban UN dalam telepon selulernya. Dalam pemeriksaan, mereka mengaku mendapatkan jawaban itu dari seseorang di Surabaya yang dikenal melalui game online.
Menurut Kasat Reskrim Polresta Blitar, AKP Purdiyanto, Ek ditawari kunci jawaban asalkan mau menukarnya dengan chip game senilai Rp 1,5 juta.
“Menurut pengakuan Ek, kunci jawaban dikirim melalui SMS setiap hari pukul 06.00 – 06.30 WIB, sebelum mata pelajaran yang diujikan berlangsung.
Kunci jawaban itu kemudian dikirim Ek ke Nw dan seorang temannya lagi. Kami terus mendalami kasus ini, apakah betul ada bocoran atau hanya penipuan semata,” ujarnya.
Di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, peserta UN di beberapa SMA mengaku sejak hari pertama sudah mendapatkan jawaban soal dari teman-temannya melalui SMS.
“Isu tentang adanya jawaban soal UN melalui SMS sejak hari pertama sampai hari keempat ini cukup santer, sehingga meresahkan anak-anak SMA yang tidak memiliki telepon genggam,” kata Supriyono, guru SMA di Banyumas Kamis (25/3).
Menurut Supriyono, untuk memperoleh jawaban itu tidaklah sulit. Informasi tentang jawaban soal itu diberikan melalui SMS secara cuma-cuma sebelum UN berlangsung. “Hanya dengan meminta jawaban melalui SMS pada teman, langsung mendapat balasan yang berisi jawaban soal UN,” tambahnya.

Ditangani Polisi
Sementara itu, dari Yogyakarta dilaporkan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta bersama Tim Pemantau Independen UN DIY memberlakukan pemantauan ketat di sekolah-sekolah yang siswanya dilaporkan mendapat bocoran jawaban UN. “Ada laporan bocoran jawaban di SMA 5 Yogyakarta, tetapi dilakukan oleh siswa SMA swasta yang ikut UN di SMA itu. Di handphone siswa itu ditemukan kunci jawaban UN. Kasus itu ditangani Kepolisian,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Syamsury.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala SMAN 5 Yogyakarta, Munjith mengakui adanya dua siswa yang terbukti membawa handphone saat UN yang berasal dari SMA Perak dan SMA Budaya. “Memang ada 16 siswa SMA swasta yang mengikuti UN di sekolah kami,” katanya.
Secara terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Cristiandy Sanjaya meminta agar dugaan kebocoran soal dan jawaban UN di wilayah tersebut diteliti secara saksama, menyusul adanya indikasi yang dilontarkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). “Dugaan bocornya soal ini harus dicek dan diteliti, apakah benar soal itu bocor dan dibagikan kepada siswa peserta UN. Jika benar ada soal yang beredar sebelum pelaksanaan UN harus diteliti siapa pelakunya dan jika sudah tertangkap harus dijatuhi sanksi tegas,” katanya.
Senada dengannya, Kabid Humas Polda Kalbar, AKBP Suhadi SW mengatakan pihaknya telah membentuk tim untuk meneliti dugaan kebocoran soal dan jawaban UN.

Ubah SOP
Terkait kesemrawutan dan maraknya kecurangan UN, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) berencana mengubah mengubah standar operasional prosedur (SOP). ”Kami akan mengubah SOP bila memang ada kebocoran. Kami akan berusaha mencari solusi agar kebocoran soal jawaban tidak terjadi lagi,” ujar Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Kemdiknas, Nugaan Yulia Wardhani. Sayangnya, dia tidak memaparkan detail bentuk solusi atau SOP yang akan diubah.
Diungkapkan, hingga hari ketiga UN, permasalahan di lapangan masih sama seperti sebelumnya, yakni dugaan bocornya soal ujian dan tertukarnya lembar soal dan lembar jawaban.
Sedangkan, anggota BSNP, Eddy Mungin Widodo menuturkan Kemendiknas sedang menginvestigasi kasus kebocoran soal dan jawaban UN. Dia menyatakan, BNSP bersama dengan pemerintah daerah, Kepolisian, dan perguruan tinggi telah berusaha melaksanakan UN dengan sebaik-baiknya. Namun, ada oknum yang menyalahgunakan UN untuk mendapatkan keuntungan. ”Masih banyak orang yang berkomitmen terhadap kejujuran dalam melaksanakan UN. Kecurangan itu di luar jangkauan kami, oleh karena itu perlu ada pembinaan karakter guru, kepala sekolah, maupun murid, untuk menjalankan UN secara jujur,” katanya.
Diakui, kasus kebocoran soal dan jawaban UN terjadi hampir setiap tahun. Bahkan, tahun lalu BNSP terpaksa melaksanakan ujian ulangan di 33 sekolah karena hasil UN pertama dinilai tidak sah.
Sebelumnya, Mendiknas Mohammad Nuh menyatakan pihaknya menerima banyak pengaduan terkait pelaksanaan UN. Menurutnya, ada dua jenis kebocoran, yakni kebocoran secara fisik dan kebocoran informasi. “Yang terjadi sekarang masih dalam penyelidikan dan kalau memang ditemukan, pelakunya harus ditindak tegas,” katanya.
Data yang disampaikan Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemdiknas, Muhadjir, posko UN telah menerima 1.233 laporan dari media elektronik dan 680 SMS. ”Kami siap menindaklanjuti berbagai isu yang ada,” katanya.

Suara Pembaruan, 25 Maret 2010

Info Olahraga

Jelang KSN
Agum: Murni Untuk Majukan Sepakbola


Ketua Umum Kongres Sepakbola Nasional (KSN) Agum Gumelar mengatakan bahwa penyelenggaraan forum ini murni untuk memajukan sepakbola di tanah air dan bebas dari intervensi politik. Agum juga membantah kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kongres tersebut sebagai wujud keprihatinan terhadap dunia sepakbola. "Presiden hadir karena sebagai pengaggas dari kongres ini. Bukan sebagai bentuk intervensi politik," ujar mantan ketua PSSI dan KONI itu seusai rapat koordinasi terakhir KSN di Balaikota Malang Jalan Tugu, Kamis (25/3/2010). Dalam rapat ini juga hadir Wakil Ketua KSN Syaifullah Yusuf bersama jajaran Muspida dan pengurus PSSI se-Malang Raya. Dari KSN, lanjut Agum, akan ditemukan pemikiran positif untuk masa depan sepakbola di tanah air yang lebih baik. "Kami berharap semua yang hadir akan aktif memberikan masukan untuk sepakbola di tanah air lebih baik ke depannya," imbuhnya. KSN akan diselenggarakan 30-31 Maret di GOR Ken Arok Malang. Presiden dijadwalkan hadir untuk membuka secara langsung. Selain membuka kongres, SBY juga akan menonton pertandingan Indonesian Super League antara Arema kontra Persitara di Stadion Kanjuruhan.

Info Olahraga

Anggota PSSI Jadi Kunci Reformasi

"Mereka sangat berperan besar dalam reformasi PSSI."


Keinginan untuk memperbaiki prestasi sepak bola negeri ini yang tengah terpuruk menjadi dasar pelaksanaan Kongres Sepak Bola Nasional di Malang, Jawa Timur, pada 30-31 Maret nanti. Namun, dari sekitar 500 peserta yang dikabarkan akan menghadiri kongres, hanya 108 anggota Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang sebenarnya memiliki akses untuk melakukan perubahan di dalam tubuh organisasi sepak bola itu.

Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Utut Adianto meminta agar panitia kongres memastikan seluruh anggota PSSI hadir dalam acara tersebut. Kehadiran anggota termasuk para pengurus daerah diperlukan agar rekomendasi kongres bisa berjalan dengan baik. "Mereka sangat berperan besar dalam reformasi PSSI, jadi saya meminta panitia kongres untuk mengundang dan memastikan 108 anggota itu hadir," katanya.

Utut mengakui bahwa desakan publik agar Ketua Umum PSSI Nurdin Halid mundur semakin kuat. Namun, ia mengatakan, kongres di Malang bukanlah tempat yang tepat untuk melakukan pelengseran Nurdin. "Ada forum resmi sendiri dan hanya anggota PSSI yang bisa melakukan itu, 108 yang punya suara. Kongres nanti bisa saja memberikan rekomendasi. Tapi, kalau Nurdin digusur di tengah jalan, itu tidak etis," ucap Utut.

Tim Pengarah Kongres memastikan tidak ada agenda pemakzulan terhadap Nurdin di Malang nanti karena acaranya bukanlah milik PSSI. Meski begitu, hasil rekomendasi apa pun yang dihasilkan dalam kongres nanti seharusnya langsung dilakukan oleh PSSI termasuk anggotanya. "Kongres ini kan untuk memperbaiki sepak bola Indonesia. Memang tidak bisa ada pemakzulan Ketua Umum PSSI dalam kongres nanti. Tapi biarlah peserta kongres yang menentukan agendanya sesuai dengan mekanisme yang ada," kata anggota tim pengarah, Hendardji Soepandi i, yang juga Wakil Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia.

KONI dan Persatuan Wartawan Indonesia pada Jumat lalu mematangkan persiapan kongres tersebut. "Dari awal ini adalah tugas KONI dan PWI, jadi kami konsolidasi agar nanti acaranya berjalan baik," ujar Hendardji. Mengenai rapat pleno yang sempat dilakukan PSSI, Hendardji mengatakan hal itu tidak dibicarakan dalam rapat "Tidak masalah mereka mengadakan pertemuan apa pun. Biarlah itu jadi domain internal mereka."Sebelumnya, Nurdin sempat mengumpulkan para pengurus daerah PSSI di tingkat provinsi dalam sebuah pertemuan tertutup di Hotel Gran Melia, Jakarta, Kamis lalu. Namun Nurdin membantah telah memberikan arahan bagi para pengurus daerah agar menyatukan suara menentang wacana perombakan pengurus PSSI."Tak ada arahan dari saya bagi pengurus di provinsi untuk begini atau begitu di kongres nanti. Kami juga percaya kongres nantinya tidak akan melakukan solusi untuk merombak PSSI," katanya.

Koran Tempo, 21 Maret 2010

Politik

PDI Perjuangan Nilai Oposisi Ganggu Fleksibilitas Partai


Pintu koalisi sudah dibuka Partai Demokrat, PDI Perjuangan seakan masih malu-malu untuk memasuki pintu tersebut. Sekjen PDIP Pramono Anung menegaskan, partainya tidak mau terjebak persoalan koalisi atau oposisi.
“Karena itu tidak diatur dalam konstitusi kita,” kata Pramono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/3/2010).
Berdasarkan pengalaman, tambah pria yang kerap disapa Pram ini, menjadi oposisi selama 5 tahun lalu ternyata mengganggu fleksibilitas partai.
“Tetapi yang jelas partai sebagai pembela wong cilik. PDIP konsisten dengan apa yang diputuskan dalam kongres nanti, dan itu yang menjadi karakter PDIP,” tegasnya.
Dalam beberapa kesempatan, sejumlah kader Demokrat menyatakan membuka tangan untuk partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Bahkan Ketua Depperpu Taufik Kiemas mengatakan siap menjalin koalisi.
Namun dalam jumpa pers di Hailai, Ancol, Mega mengatakan Ketua Deperpu tidak memiliki hak untuk memutuskan arah partai. Ketua Umum PDIP ini menjelaskan, arah partai diputuskan dalam Kongres PDIP di Bali mendatang.

okezone.com/22 Maret 2010

Info Olahraga

Sumsel Potensi Sendiri



Sumatera Selatan berpotensi menjadi tuan rumah tunggal SEA Games 2011. Peluang itu muncul ketika pemerintah mengajukan dana Rp2 triliun untuk multieven dua tahunan tersebut pada Februari lalu melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dari jumlah Rp2 triliun itu, Rp825 miliar akan dialokasikan untuk merenovasi dan membangun venue.
’’Pemerintah mengajukan dana untuk melaksanakan SEA Games di empat daerah (DKI Jakarta, Jabar, Jateng, dan Sumsel. Red.). Itu terlalu besar,’’ urai anggota Komisi X Utut Adianto kemarin (7/3). "Pemerintah juga meminta dana Rp500 miliar untuk persiapan tim. Seperti pemusatan latihan dan tryout,'' tambahnya.
Dikatakan pecatur bergelar grand master (GM) tersebut, pemerintah sebenarnya bisa menekan anggaran untuk SEA Games 2011 jika pelaksanaan even itu digeber di satu tempat saja. Dan, Sumsel dinilai cocok untuk gelar ajang tersebut.
Sebab, Sumsel relatif memiliki sarana lengkap. Menurut Utut, provinsi pimpinan Alex Noerdin itu hanya membutuhkan dana Rp416 miliar yang akan digunakan untuk membangun perkampungan atlet. Karena itulah, seharusnya sebagian anggaran pelaksanaan itu bisa dialihkan untuk persiapan tim. Sebab, justru persiapan itulah yang akan membawa kesuksesan bagi Indonesia di SEA Games.
’’Pengajuan dana itu akan dibahas April nanti setelah reses. Untuk mengevaluasi itu, kami juga akan membentuk panitia kerja (panja),’’ ungkap Utut.
Utut juga mengatakan, pemerintah yang pada SEA Games 2009 mengajukan Rp200 miliar dan bisa menempati posisi ketiga dengan raihan 43 emas, 53 perak, dan 74 perunggu. So, jika mau juara, paling tidak seharusnya keluar anggaran tiga kali lipat.

Sumatera Ekspres

Info Olahraga

DANA ASIAN GAMES
Baru Lima Cabang yang Lengkapi Dokumen


Sampai Rabu (24/3), baru lima induk organisasi cabang olahraga yang betul-betul menyerahkan dokumen lengkap, berikut NPWP dan nomor rekening pengurus besar. Lima cabang itulah yang akan mendapat kucuran dana lebih dulu, yakni dayung, boling, voli pantai, karate, dan gulat. Itu pun baru anggaran untuk kebutuhan konsumsi dan akomodasi selama pemusatan pelatihan.

Sebanyak 12 PB lain diminta untuk melengkapi dokumen. Yang harus diperhatikan antara lain jadwal uji coba turnamen, jumlah dan nama atlet, plafon anggaran, bukti-bukti keuangan (kuitansi), serta nama dan jumlah peralatan. ”Ternyata plafon untuk pelatih berapa, PB banyak yang belum tahu dan tidak mencantumkan. Kalau tidak ditanya, saya tidak menjelaskan,” tutur Sekretaris Menpora Wafid Muharam, Rabu (24/3).

Saat pertemuan antara Sekretaris Menpora, Staf Ahli Menpora, Ketua KONI Rita Subowo, dan pengurus PB dari 17 cabang olahraga kemarin, terungkap masih adanya kekurangpahaman dari beberapa PB. Hal itu terjadi karena pengucuran dana untuk kegiatan olahraga tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Belum lagi soal perpres Program Indonesia Emas (Prima) yang katanya masih ada di Sekretaris Kabinet dan belum juga diajukan ke Istana.

”Memang terkesan lebih rumit ya. Namun, memang begitu maunya Kantor Perbendaharaan Negara, saat ini harus sangat detail dan terperinci. Saya ini juga ikut pusing memeriksa dokumen. Ini belum selesai,” kata Asisten Deputi V Binpres dan Iptek Olahraga Kemenpora R Isnanta.

Pada tahun-tahun sebelumnya anggaran dipasrahkan ke KONI yang kemudian membagikan ke setiap PB. Tidak ada yang salah dengan sistem ini karena PB akan membuat pertanggungjawaban keuangan bersama KONI. Ketika ada Program Atlet Andalan (PAL), anggaran diserahkan kepada PAL. Kini prosedur berbeda lagi. ”PB harus membikin proposal yang nanti menjadi MOU (nota kesepahaman) per komponen. Setelah semua tanda tangan, barulah uang masuk ke rekening PB,” tutur Isnanta.

PB harus membuat proposal baru untuk kebutuhan lain, misalnya, menyewa pelatih asing. Namun, Kemenpora juga memberi ancar-ancar plafon dana untuk itu. ”Rata-rata Rp 20 juta per bulan per cabang olahraga. Tentu ada cabang olahraga yang kebutuhannya lebih besar dan ada yang lebih kecil. Tidak bisa sama. Mungkin ada yang tak perlu menyewa pelatih asing,” ujar Isnanta.

Anggaran untuk latihan ke luar negeri juga menjadi komponen tersendiri. Setiap PB kebutuhannya juga berbeda. Saat ini ada beberapa PB yang sudah mengirim atletnya ke luar negeri memakai uang PB. Jika nanti ada bukti kuitansi dan PB menyertakannya di proposal yang dibikin menyusul, Kemenpora akan menggantinya. Jadi aturan ini bisa berlaku surut sepanjang bisa dipertanggungjawabkan.

Wafid mengatakan, Menpora menanggung semua biaya. Anggaran Rp 200 miliar untuk Prima tahun 2010 itu sudah termasuk untuk Asian Games, SEA Games, Asian Beach Games, dan Youth Olympic Games. ”Namun, belum termasuk dana pemberangkatan,” kata Wafid.

Kompas, 25 Maret 2010

Info Olahraga

KESEJAHTERAAN
Atlet Selancar Minta Perhatian Pemerintah


Kepulauan Mentawai, Kompas - Sejumlah atlet selancar di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, Selasa (23/3), meminta perhatian dari pemerintah untuk memajukan olahraga tersebut. Relatif minimnya kejuaraan dan tidak adanya dukungan berupa dana dan sarana latihan membuat atlet-atlet andal dari wilayah itu pasrah.

Salah seorang atlet selancar andalan dari Desa Muara Siberut, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Andy ”Phocay” Subianto (23), menyatakan, sejumlah atlet selancar bahkan terpaksa tidak lagi latihan. Pasalnya, lokasi latihan yang hanya bisa dicapai dengan speed boat butuh dana bahan bakar setidaknya Rp 700.000 setiap kali latihan.

”Saya sudah enam bulan tidak latihan. Kalau latihan, sekarang terpaksa menunggu tamu (wisatawan) yang hendak menuju ke sejumlah resor di sekitar tempat latihan,” kata Andy yang berulang kali menjadi langganan juara selancar tingkat Provinsi Sumatera Barat itu. Sejumlah atlet selancar, termasuk juga Andy, saat ini berprofesi juga sebagai pemandu wisata atau bekerja di sejumlah resor.

Andy mengaku, atlet selancar dari wilayah itu kerap merasakan kejenuhan luar biasa karena tidak ada lagi lawan sepadan yang bisa dihadapi. ”Inginnya ikut kejuaraan di mana-mana, tetapi sulit juga karena tidak ada yang membiayai,” kata Andy yang kerap jadi tandem latihan para peselancar juara dunia, seperti Kelly Slater dan Andy Irons. Mereka kerap kali bertandang ke Kepulauan Mentawai.

Dedi, pembina olahraga selancar di Kabupaten Mentawai mengatakan, untuk menutupi biaya operasional mengikuti sejumlah kejuaraan, ia terpaksa meminta sumbangan sekadarnya dari warga. ”Ada yang kasih Rp 5.000, ada yang kasih Rp 50.000. Saya sudah berulang kali coba minta perhatian pemerintah, tetapi sampai hari ini tidak ada perhatian apa pun,” katanya.

Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki setidaknya enam wilayah pulau kecil dengan puluhan jenis ombak yang dinamai sesuai dengan karakteristik ombaknya. Ombak-ombak itu menjadi incaran peselancar dari seluruh dunia dan ramai setiap Juni hingga Agustus setiap tahunnya.

Kompas, 25 Maret 2010